CONTOH RKARA BOP TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Contoh RKARA BOP Triwulan 1 Tahun 2025 yang sudah diisi uraian kegiatan serta diberikan contoh jumlah dana (untuk jumlah dana tentu harus disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di madrasah). Sebagaimana diketahui salah satu persyaratan pencaiaran Dana BOP RA adalah sudah membuat RKARA BOP Triwulan 1 Tahun 2025. Bagi RA yang telah mendapatkan Bimtek Penerapan EDM dan e-RKAM diminta untuk menyusun EDM dan RKARA dengan menggunakan Aplikasi e-RKARA. Sedangkan Bagi RA yang belum mendapatkan Bimtek, diminta untuk menyusun RKARA secara manual sebagaimana sebelumnya.

 

Bagi yang membutuhkan Contoh RKAM BOS MI MTS MA MAK Triwulan 1 Tahun 2025 versi Manual yang sudah diisi uraian kegiatan sesuai format yang terdapat Juknis BOS Madrasah tahun 2021. Berikut ini, kami sharrekan Contoh RKAM BOS MI MTS MA Manual Format Excel Yang Sudah Diisi Uraian Kegiatan. Dengan harapan bukan menjadi panduan tetapi hanya sebagai contoh bagai madrasah yang masih kesulitan dalam penyusunan RKAM BOS Madrasah.

 

Kewajiban membuat RKARA bagai RA swasta sangat penting karena termasuk dalam bagian Tata Kelola Pencairan BOP RA, yakni sebagai berikut: Penyaluran dan Pencairan Dana BOP RA yang diselenggarakan oleh masyarakat:

a. Penyaluran Dana BOP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kebijakan yang ditetapkan.

b. Penyaluran dana BOP dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.

c. Penyaluran dana BOP/BOS dilaksanakan per triwulan/per tiga bulan dengan ketentuan:

1. RA dan Madrasah dapat melakukan pengajuan sesuai triwulan yang ditetapkan;

2. Penyaluran triwulan berikutnya hanya dapat dilakukan apabila RA dan Madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada triwulan sebelumnya.

3. Bagi RA yang tidak menerima BOP tahun sebelumnya wajib melampirkan Surat Pernyataan Bukan Penerima BOP

 

Penggunaan dana BOP harus didasarkan dan empertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Penggunaan dana BOP didasarkan pada RKARA yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah dan diketahui/dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

3. Penggunaan dana BOP didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

4. Prioritas Penggunaan Dana BOP adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional RA . Bagi RA yang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya.

5. RA dan Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah;

6. Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;

7. Penyelenggara pendidikan (yayasan) atau satuan pendidikan sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk membayarkan gaji/honor rutin dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi pegawai (guru dan tenaga kependidikan) yang diangkat/dipekerjakan. Dana BOP/BOS dapat digunakan untuk membantu pembiayaan gaji/honor pegawai bukan ASN.

Penggunaan dana BOP/BOS untuk membiayai gaji/honor rutin pegawai bukan ASN (guru dan tenaga kependidikan) beserta iuran BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan yang melebihi 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan dana BOP/BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun, wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

8. Dalam menentukan besaran gaji/honor rutin, madrasah empertimbangkan:

a. Beban kerja yang diterima masing-masing guru dan tenaga kependidikan, baik beban kerja rutin maupun beban kerja insidentil.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing daerah, dengan memperhatikan hal berikut:

1) Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai UMK setempat.

2) Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 60% atau persentase tertentu dari UMK setempat.

c. Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya baik untuk kegiatan rutin/operasional dan kegiatan peningkatan mutu berdasaran hasil EDM.

 

Selengkapnya berikut Contoh RKA Triwulan 1 Tahun 2025, yang dapat di download melalui link yang tersedia.

 

Link download Contoh RKARA Triwulan 1 Tahun 2025 format Excel (disini)

Link download Kwitansi Penerimaan BOP 2025

Link download PKS PPK dan RA 2025

Link download SPTJM BOP RA 2025

Link download SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BOP RA

Demikian informasi tentang Contoh RKARA Triwulan 1 Tahun 2025. Semoga ada manfaatnya

.

= Baca Juga =