SE MENPAN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN PADA MASA PKKM DARURAT JAWA DAN BALI

SE Menpan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa Dan Bali diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 (PPKM Darurat) di Wilayah Jawa dan Bali, serta berpedoman pada keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

 

Isi SE Menpan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Asn Pada Masa Pkkm Darurat Jawa dan Bali, menyatakan sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM Darurat pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.

3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan

b. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

4. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (PPKM Darurat).

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar:

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;

b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi; d. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan

e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

7. Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

 

Link download SE Menpan Nomor 14 Tahun 2021 (disini)

 

Demikian  SE Menpan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Asn Pada Masa Pkkm Darurat Jawa dan Bali, semoga ada manfaatnya terima kasih.